Myspace Calendars, Hearts Calendars at WishAFriend.com

Advertisements

TEORI HUKUM POSITIVISME ANALITIS – JOHN AUSTIN

Abad kesembilan belas menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Abad tersebut menerima pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis seperti halnya hukum alam. Dalam pada itu, perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam abad kesembilanbelas itu telah menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kita mengetahui, bahwa pada abad ini suatu tradisi ilmu yang baru telah berkembang, yaitu ilmu yang nantinya mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah ummat manusia, yang semula seperti terselubung oleh cara-cara pemahaman “tradisional”. Oleh pikiran kritis ditunjukkan, betapa hukum tersebut tidak mempunyai dasar atau merupakan hasil dari penalaran yang palsu . Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif untuk melakukan penilaian terhadap masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan.
Pada umumnya, orang bisa melihat banyak dari para ahli teori sebelum Austin mencontohkan sebuah pendekatan yang lebih “berorientasi masyarakat”, hukum yang timbul dari nilai-nilai masyarakat atau kebutuhan, atau ekspresif dari masyarakat adat atau moralitas. Sebaliknya, Austin adalah salah satu yang pertama, dan salah satu yang paling khas, teori bahwa hukum dilihat sebagai peraturan yang dipaksakan dari atas dari yang berwenang, lebih “top-down” teori-teori hukum, seperti Austin, lebih cocok dengan lebih terpusat pada pemerintah (dan teori-teori politik modern tentang pemerintah) dari zaman modern.
MATERI teori positivisme hukum ham

Pemberlakuan Asas Retroaktif ditinjau dari segi Pengadilan Ad Hoc

Secara Yuridis asas retroaktif dapat berlaku mengingat setiap warga negara layak mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap kasus yang berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 yang menyebutkan: 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
MATERI PRO RETROAKTIF

Hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitaneratdengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Ada pula yang mengatakan bahwa hukum konsumen digolongkan dalam hukum bisnis atau hukum dagang karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan barang/ jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Serta. ada pula yang menggolongkan hukum konsumen dalam hukum per- data, karena hubungan antara konsumen dan produsen/pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang/jasa yang merupakan hubungan hukum perdata (N.H.T. Siahaan, 2005: 34).

Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.

Dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada di Tanah Air.
Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang
Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 480/MPP/Kep/6/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/Kep/4/2002 Tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen.

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
• Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
• Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
• Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
• Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
• Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
• Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

1. Perlindungan Priventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

Tujuan perlindungan konsumen diantaranya adalah :
• Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Asas-asas dalam perlindungan konsumen yaitu :
• Asas Manfaat.
Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
• Asas Keadilan.
Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
• Asas Keseimbangan.
Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau pun spiritual.
• Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.
Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.
• Asas Kepastian Hukum.
Agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Sebelum terbentuknya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini, telah ada beberapa undang-undang yang materinya lebih khusus dalam melindungi kepentingan konsumen dalam satu hal, seperti undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual yaitu tentang Paten, Merek dan Hak Cipta. Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual tidak diatur dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang yang khusus antara lain undang-undang tentang Paten dan Merek.
Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang umum, oleh karenanya apabila telah ada aturan yang khusus mengenai suatu hal misalnya undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan yang mencakup aturan tentang perlindungan konsumen bidang perbankan maka undang-undang perbankanlah yang digunakan.
Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999

SUMBER : http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
http://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/01/02/perlindungan-konsumen-di-indonesia/

Macam-Macam perikatan

A. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam :
1. Menurut isi daripada prestasinya :
a. Perikatan positif dan negatif
Ialah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan positif yaitu memberi sesuatu dan berbuat sesuatu sedangkan positif negatif adalah perikatan yang prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif yaitu tidak berbuat sesuatu.
b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu, misalnya perikatan yang timbul dari perjanjian-perjanjian sewa-menyewa dan perburuhan.
c. Perikatan alternatif
Ialah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.
d. Perikatan fakultatif
Ialah perikatam yang hanya mempunyai satu objek prestasi, dimana debitur mempunyai hak untuk mengganti dengan prestasi yang lain, bilamana debitur tidak mungkin memenuhi prestasi yang telah ditentukan semula.
e. Perikatan generic dan specifik
Perikatan generic adalah perikatan dimana objeknya hanya ditentuka jenis dan jumlahnya berang yang harus diserahakan debitur kepada kreditur, misalnya penyerahan sebanyak beras sebanyak 10 ton. Sedangkan perikatan specifik adalah perikatan dimana objeknya ditentukan secara terperinci sehingga nampak ciri-ciri khususnya. Misalnya debitur diwajibkan menyerahkan beras sebnayak 10 ton dari cianjur kualitet ekspor nomor 1.
f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
Perikatan yang dapat di bagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi.

2. Menurut subjeknya :
a. Perikatan tanggung-menanggung
Ialah perikatan dimana debitur dan / atau krediturnya terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya mengenai perikatan tanggung-menaggung ini lihat pasal 1749 dan 1836 BW serta pasal 18 KUHDagang.
b. Perikatan pokok dan tambahan
Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa tergantung pada adanya perikatan yang lain contohnya, perjajian peminjaman uang. Sedangkan perikatan tambahan ialah perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perikata tambahan daripada perikatan pokok contohnya, perjanjian gadai, hipotik dan credietverband.

3. Menurut mulai berlakunya dan berakhirnya :

a. Perikatan bersyarat
Ialah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi.
Apa yang telah disebut syarat, telah ditentukan dalam pasal 1253 yaitu ; digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum pasti terjadi.
Dan syarat itu ada dua macam yaitu :
1. Syarat yang menangguhkan bermaksud apabila syarat itu dipenuhi maka perikatan menjadi berlaku.contohnya ; A akam menjual rumah kepada B kalau A jadi dipindah atau tidak, tergantung dari jawatannya, jadi belum pasti terjadi. Kalau A jadi dipindah ke Jakarta, maka perikatan berlaku, yaitu A harus menjual rumahnya kepada B.
2. Syarat yang memutus (membatalkan) apabila syarat itu dipenuhi perikatan menjadi putus atau batal. Contohya : A akan menyewakan rumahnya kepada B asal tidak dipakai untuk gudang. Kalau B mempergunakan rumah itu untuk gudang berarti syarat itu telah dipenuhi dan perikatan menjadi putus dan pemuliahan dalam kedaan semula seperti tida pernah terjadi perikatan.

Syarat-syarat yang tidak mungkin dan syarat-syarat bertentangan dengan kesusilaan .
Pasal 1354 menentukan bahwa perikatan yang bertujuan melakukan yang tidak mungki terlaksana, bertentangan dengan kesusilaan dan yang dilarang oleh undang-undangadalah bartal.
Syarat yang tidak mungkin terlaksana berarti secara objektif syarat itu tidak mungkin dipenuhi.
Syarat-syarat dibedakan menurut isinya :
1) Syarat yang potestatif ialah syarat yang pemenuhannya tergantung dari kekuasaan salah satu pihak. Contohnya : dari pasal 1256, saya akan memeberi barang kepadamu kalau engkau maum, perikatan demikian adalah batal.sebetlnya contoh tersebut perikatan tidak terjadi, juga tidaka akan timbul perikatan bersyarat kalau dibaca ayat 2 pasal 1256 maka disitu agak jelas maksudnya namun masihmenimbulkan keragu-raguan juga. Dinyatakn bahwa perikatan adala syath apabila tergantung dari perbuatan orang yang terikat. Contohnya : saya akan menjual barang ini kalau engkau membayar harganya Rp. 10.000, jadi tidak hanya tergantung pada kemauan saja, tetapi juga pada kemampuannnya untuk membayar.
2) Syarat yang kebetulan ialah syarat yang pemenuhannya tidak tergantung dari kekusaan kedua belah pihak. Contohnya : saya akan memberi rumah kepadamu, apabila tahun ini pecah perang.
3) Syarat yang campuran ialah syarat yang pemenuhannya tegantung dari kemauan salah satu pihak juga tergantung dari kemauan pihak ketiga bersama-sama. Contohnya ; A akan memberi rumah kepada B, kalau B mau kawin dengan kemenakannya. Jadi syarat ini tergantung dari B juga tergantung dari kemenakannya.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu.
Ialah perikatan yang pelaksaannya ditangguhkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba.
Perikatan dengan ketentuan waktu apabila pelaksanaan dari perikatan ditangguhkan sampai waktu yang tertentu atau berlakunya perikatan sampai waktu yang tertentu atau berlakunya perikatan akan berakhir (terputus) samapai waktu yang ditentukan itu telah tiba. Ketentuan waktu dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
1. ketentuan waktu yang menagguhkan
2. ketentuan waktu yang memutus yaitu perjanjian kerja untuk waktu I tahun atau sampai meninggalnya si buruh.

Perikatan dengan ketentuan waktu adalah adanya kepastian bahwa waktu itu akan tiba. Ketentuan itu dapat tetap maksudnya adalah adanya penyerahan barang dilakukan tanggal 1 januari yang akan dating atau 14 hari lagi. Ketentuan waktu yang tidak tetap maksudnya adalah yaitu A akan memberikan rumah kepada B kalu A mati, kematian A adalah pasti, tetapi kapan rumah itu terjadi adalah tidak dapat ditetapkan.
Akibat hokum dari perikatan dengan ketentuan waktu adalah bermacam-macam . undang-undang mengatur bahwa ketentuan waktu itu adalah untuk keuntungan dari debitur, kecuali kalau ditentuka lain pasal 1270.

B. Menurut undang-undang, perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam sebagai berikut :
a. Perikatan bersyarat
b. Peikatan manasuka (alternatif)
c. Perikatan tanggung-menanggung
d. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
e. Perikatan dengan ancaman hukum
Adalah perikatan dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apa bila ia tidak melaksanakan perikatan .

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya
Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam :
1) Sama sekali tidak memenuhi wanprestasi
2) Tidak tunai memenuhi prestasi
3) Terlambat memenuhi prestasi
4) Keliru memenuhi prestasi

Peristiwa-peristiwa yang mungkin menimbulkan overmacht
1. Undang-undang dan tindakan pemerintah
2. Sumpah
3. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga
4. Sakit
5. Pemogokan buruh
6. Tidak memiliki uang

Jenis- jenis perikatan
Perikatan dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Perikatan perdata adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat diduga di depan pengadilan.
2. Perikatan wajar ialah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat dimuka pengadilan jadi tanpa gugat.
3. Perikatan yang dapat dibagi-bagi ialah prestasinya dapat dibagi-bagi.
4. perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi ialah prestasinya tidak dapat dibagi-bagi.
5. Perikatan yang Pricipaal ialah perikatan yang pokok.
6. Perikatan yang Accesoir ialah perikatan yang tambahan.
7. Perikatan yang spesifik ialah perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu (terperinci).
8. Perikatan yang generic ialah yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya.
9. Perikatan yang sederhana ialah perikatan yang prestasinya terdiri dari satu prestasi.
10. Perikatan yang berlipat ganda adalah perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi.
11. Perikatan yang sepintas ialah perikatan yang pemenuhan prestasi hanya dilakukan dngan satu kali saja dalam waktu yang singkat misalnya : penyerahan barang jual-beli.
12. Perikatan yang terus-menerus ialah yang pemenuha prestasinya dilakukan dengan terus-menerus berkelanjutan dalam waktu yang panjang meisalnya : sewa-menyewa, perjanjian perburuhan dan sebagainya.
13. Perikatan yang murni ialah perikatan yang prestasinya dapat dipenuhi pada saat itu juga
14. Perikatan bersyarat ialah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu.
15. Perikatan dengan ketentuan waktu ialah perikatan yang pemenuhan pestasinya digantungkan pada waktu yang tertentu.

Pemutusan (pembatalan) perjanjian akibat wanprestasi
Pemutusan perjanjian yang timbal balik diatur dalam pasal 1256-1266 yaitu pasal-pasal mengenai perikatan bersyarat. Karena sesuai dengan KUHPerdata kita yaitu bahwa dalm setiap perjanjian yang timbal balik dianggap sebagai dilakukan dengan syarat yang memutus (batal) karena salah satu dari kedua belh pihak tidak memenuhi kewajiban.
Hal ini merupakan syarat yang memutus yang dilakukan secara dia-diam yang pelaksanaannya mempunyai akibat bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi dan segala akibat daripada itu adalah :
1. perikatan berhenti selama belum dipenuhi
2. pengembalian seperti keadaan semula artinya apa yang telah diterima oleh pihak lain harus dikembalikan lagi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

Tetapi kadang-kadang pengembalian dalam keadaan semula menimbulkan kesulitan karena pemutusan yang sebagian,artinya menenai perjanjian yang telah dipenuhi sebagian kemudian terjadi pemutusan perjanjian.

Perjanjian-perjanjian yang sifatnya khusus :
a. Perjanjian liberatior (kebalikan dari perjanjian obligator) yaitu perjanjia untu membebaskan suatu kewjiban yng sudah ada, misalnya : pembebaskan hutang (pasal 1438) atau pembaharuan hutang (pasal 1413).
b. Perjanjian pembuktian dan perjanjian penetapan
Perjanjian pembuktian ialah pihak-pihak dapat menetukan sendiri apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian itu

.
Perjanjian penetapan ialah perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hokum akan berlaku antara para pihak tanpa ada maksud untuk menimbulkan hak-hak dan keawajiban-kewajiban yang baru. Sifat perjanjian ini adalah deklaratif dan tidakmenimbulkan hal-hal baru tetapi menetapkan apa yang dianggap hubungan hokum yang terjadi antara pihak. Contohnya peraturan ganti rugi dalam asuransi dalam KUHPerdata pasal 1851 mengenai dading.
c. Perjanjian untung-untungan
Ialah suatu perjanjian yang spekulatif salah satu pihak ada kewajiban yang tetap dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan, misalnya perjanjian asuransi pasal 1774 yaiyu mengenai untung dan rugi tergantung dari peristiwa yang belum pasti.
d. Perjanjian hukum publik
Ialah perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hokum publik.

Perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama atau campuran
Sebenarnya perjajian itu bernama atau tidak adalah berdasarkan apakah ia debitur tersendiri dalam undang-undang tidak dan bukan karena ia mempunyai nama tertentu.
Sebab ada perjanjian yang mempunyai nama sendiri tetapi tidak diatur dalam undang-undang misalnya : perjanjian sewa beli, ada piula perjanjian yang disubut perjanjian campuran yaitu perjanjian yang mempunyai sifat-sifat yang terdapat dalam perjanjian bernama misalnya : pemilik hotel yang menyewakan kamarnya kemudian menyediakan makan jual beli) dan juga memberikan pelayanan atau mencui makanan (perjanjian untuk melakukan jasa).

Berlakunya perjanjian diatur dalam pasal 1315,1318 dan 1340 KUHPerdata.
1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian
Pasal 1315 dan pasal 1340, perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak dapat membawa kerugian atau keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam pasal 1317.
Dalam pasal 1316 disebutkan : meskipun demikian adalh diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga yang maksud sebetulnya “untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

2. Perjanjian berlaku bagi para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak
Pasal 1318 menyebutkan dengan jelas hak-hak yang timbul dari perjanjian dapat beralih kepada para ahli waris mereka memperoleh hak.
Peralihan hak kepada ahli waris adalah peralihan hak dengan alas hak yang umum, sedangkan peralihan hak kepada mereka yang memperoleh hak dengan alas hak yang khusus.

3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
Dalam pasal 1340 disebutkan dalam ayat 2 bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga: tak apat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalamhal yang diatur dalam pasal 1317.
Dalampasal 1317 terdapat dua peristiwa untuk berlakunya janji guna pihak ketiga yaitu:
1) Apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri.
2) Suatu pemberian yang dilakukanya kepada seorang lain.

Syarat –syarat perjanjian ;
Pasal 1320 untuk syahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
• Sepakat merewka yang mengikatkan dirinya
• Kecakapan untuk membuat suatu periktan
• Suatu hal tertentu
• Suatu sebab yang halal

Berlakunya perjanjian diatur dalam pasal 1315, 1318 dan 1340 KUH Perdata.
1) Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
2) Perjanjian berlaku bagi para ahli waris dan mereka memperoleh hak
3) Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
Pasal 1315 dan pasal 1340, perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak dapat membawa kerugian atau keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam pasal 1317.

Kecakapan Untuk Membuat suatu Perjanjian.
Dalam KUH Perdata terdapat dua istilah tidak cakap (Onbekwaam) dan tidak berwenang (Onvevoegd) :
1) Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa, orang di bawah kuratil (pengampunan), sakit jiwa dan sebagainya.
2) Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu missal pasal-pasal 1467-1470, 1601 I, 1678 dan 1681.

Pasal 1330, tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :
1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Mereka yang di bawah pengampuan
3) Orang-orang perempuan………..dan lain-lain, (orang-orang perempuan dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum SE MA No.3 tahun 1963).

Mengenai ketidakwenangan seorang akibat hukumnya tidak diatur lebih lanjut, tetapi demi perlindungan kepentingan umum maka akibat hukum dari perbuatan yang tidak wenang adalah batal, karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan karena ketidakcakapannya itu untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan maka perbuatannya dapat dibatalkan (Vernietigbaar).

Suatu Sebab yang Halal
Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.
Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan, misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada. Ini merupakan perjanjian tanpa sebab.
Perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah bertentangan dengan pasal 1337, yaitu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
Syarat-syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian dapat disebut syarat subyektif. Syarat-syarat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat disebut syarat obyektif.
Apabila syarat subyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (Vernietigbaar), dan apabila syarat obyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Tentang Akibat dari Perjanjian
Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan undang-undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.

Simulasi
Adalah perbuatan atau beberapa perbuatan-perbuatan,dimana dua oarang atau lebih bahwa meraja\\kqa keluar menunjukan seolah-olah terjadi perjanjian antara mereka,namun sebenarnya secara rahasia mereka setuju bahwa perjanjian yang nampak keluar itu tidak berlaku,ini dapat terjadi dalam hal hubungan hukum antara mereka tidak ada perubahan apa-apa atau bahwa dengan perjanjian pura-pura itu akan berlaku hal lain.

Cacad Kehendak (Wilsgebrek)
Kadang-kadang terjadi cacat dalam persesuaian kehendak dalam perjanjian karena salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara murni.

Kekhilafan ( kesesatan )
Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.

Paksaan ( pasal 1323-1324 )
Paksaan dalam arti luas meliputi segala macam ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang dibawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.

Penipuan
Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat dibatalkan. Bedanya dengan paksaan ialah ibahwa ia sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, bahwa orang tidak menghendaki tetapi ia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya itu keliru demikian pula kesesatan/kekhilafan

KONVENSI JENEWA DAN KONVENSI HAQUE

Konvensi Jenewa menuntut orang-orang untuk menghoramati hak-hak manusia di daerah konflik bersenjata, termasuk hak jurnalis yang digolongkan sebagai warga sipil yang berhak dilindungi dari kekerasan, ancaman, pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan. Persetujuan ini mengikat secara hukum sejak tahun 1949 dan telah disahkan ataupun disetujui oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara an alat berperang. Membicarakan Hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.

MATERI HEREkonvensi jenewa-haque